Pesta demokrasi telah usai! Mari kita saling bermaaf-maafan dan bersinergi untuk membangun negeri. Begitulah ucapan normatif mereka setelah berakhirnya pesta demokrasi di negeri ini. Namun, riuh pesta yang kebanyakan hanya suara bising dari Tiktok dan berbagai media sosial itu harus segera dialihkan untuk sejenak waktu dan saatnya kita (mahasiswa) merenung akan demokrasi kita ke depannya.
Demokrasi tidak hanya persoalan pecundang-pemenang dan legawa. Menjelang tiga dasawarsa reformasi, sudah sejauh mana kita mengevaluasi dan bertanya, apakah bangsa ini telah berusaha semaksimal dan sebaik mungkin dalam berdemokrasi? Lalu selanjutnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan teka-teki paradoks demokrasi, “dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat? ” Sebaik dan sekritis apa rakyat Indonesia dalam memilih pemimpinnya? Se”amanah” apa wakil rakyat yang dipilih itu dalam menjalankan fungsinya? Fenomena ini membuat sebagian masyarakat menjadi “absurd” dalam cara pandang Albert Camus. Kesadaran akan situasi demokrasi saat ini laksana panggung sandiwara komedi serta melo dalam satu waktu. Apalah arti mengais makna dari sandiwara tersebut yang pada akhirnya membentuk sikap political fatigue? Tidak jelas dan ikuti saja alurnya.
Persoalan ini bukan tugas mudah dan langsung “sembuh” dalam sekejap mata tetapi merupakan “rawat-jalan” sepanjang hayat kita sebagai bangsa. Entah apakah pemilu kemarin adalah akhir dari era reformasi seperti yang disebut-sebut oleh pihak yang dipecundangi? Biarlah waktu yang menjawab sambil menikmati makan siang gratis—kalaulah jadi—dan berpikir bagaimana cara membayar uang kuliah yang selangit itu. Terkadang, ketika melihat realitas yang begitu menyakitkan tersebut dalam ungkapan, “Vox Populi Vox Dei” [Suara Rakyat, Suara Tuhan], membuat rasanya lebih baik memilih secara ateis saja daripada nama Sang Khalik selalu digunakan untuk kepentingan busuk belaka oleh para kaum munafik yang rela melacurkan diri demi kekuasaan.
Diskursus tentang demokrasi kerap kita dengar dan menghasilkan berbagai varian pemikiran akan bagaimana fungsi demokrasi dalam sejarah peradaban umat manusia. Namun, apabila mengevaluasi demokrasi tentu akan menarik apabila meminjam analisis kritis dari Jason Brennan dalam karya-nya “Against Democracy”. Apa yang menarik? Brennan memetakan demografis politik masyarakat Amerika Serikat dalam dua kelompok besar yaitu Hobbit dan Hooligans. Adapun yang dimaksud hobbit adalah masyarakat yang memiliki karakteristik apatis akan situasi perpolitikan dan hooligans adalah kebalikannya: masyarakat yang bias dan fanatik. Sebetulnya, dua karakteristik masyarakat yang dicetuskan oleh Brennan tersebut menarik karena justru melalui dua hal tersebut, sia-sialah konsep demokrasi deliberatif yang digagas oleh Habermas karena terkuburnya ruang untuk berdialog. Demokrasi di Indonesia yang saya bayangkan saat ini, ketimbang disebut demokrasi yang deliberasi (musyawarah), lebih cocok rasanya apabila disebut demokrasi yang masturbatif!
Apa yang dimaksud ‘demokrasi masturbatif’ di tulisan ini bukanlah berkonotasi cabul. Esensi masturbasi adalah memberikan kesenangan bagi “sebuah hal” dengan cara memanipulasi melalui fantasi-fantasi liar. Seperti kebanyakan kritik oleh para filsuf, sebutlah Voltaire atau Sokrates-nya Plato yang menyebut bahwa sistem demokrasi akan gagal apabila mayoritas pemilihnya adalah orang-orang yang “tidak bijaksana” dan berdemokrasi berdasarkan nafsu belaka. Melalui pernyataan kritis dua filsuf tersebut, pada akhirnya demokrasi tidak lebih seperti “masturbasi” karena bersifat manipulatif; sekadar memenuhi kebutuhan syahwat belaka. Melalui posisi ini, tentu perlu memikirkan peran kita dalam pemilu yang sudah-sudah. Apakah kita bertindak sebagai hobbit atau hooligan? Kecenderungan seorang pemilih menjadi hooligan di sistem demokrasi Indonesia saat ini sangatlah besar. Industri politik di Indonesia membuat masyarakat menjadi sebuah komoditi yang fanatik. Demokrasi dan industri film dewasa tidak ada bedanya! Kedua industri tersebut sama-sama menjual “fantasi” kepada masyarakat dengan cekokan sandiwara yang membuat konsumennya memproduksi dopamin untuk kesenangan fana. Tentu saja melalui janji-janji manis dan berbagai cara kampanye yang culas adalah satu unsur pembangun fantasi kepada masyarakat.
Sandiwara politik yang dipertontonkan kepada masyarakat tidak lebih dari kepentingan private dan elektoral belaka. Para aktor politik membungkus kepentingannya seolah-olah kepentingan publik yang tengah mereka perjuangkan. Jikalau populisme semu ini diteruskan maka sandiwara yang dimainkan oleh aktor politik tidak lebih dari mempertontonkan syahwat akan kekuasaan. Mereka tidak ada bedanya dari seorang Diogenes dari Sinope yang melakukan masturbasi di ruang publik. Namun, yang membedakannya adalah Diogenes melakukannya secara terang-terangan dan para calon penguasa sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Begitu juga dengan masyarakat yang memilih berdasarkan “syahwat” belaka. Pada saat musim kampanye yang tak ubahnya seperti musim kawin, masyarakat mengalami orgasme melalui sandiwara politik yang memuaskan syahwat mereka dan mencapai klimaks dengan mencoblos tokoh yang membuat mereka basah hawa nafsu. Jika sudah begini maka demokrasi tidak lebih dari “syahwat untuk rakyat” dan “dari rakyat untuk syahwat”.
Atmosfer politik yang seperti industri film dewasa ini perlu disudahi dan masyarakat perlu membongkar praktik-praktik demokrasi masturbasi. Indonesia didirikan berdasarkan gagasan untuk kemaslahatan rakyat, bukan sebuah imajinasi liar dari syahwat akan kekuasaan yang dibungkus seolah-olah demi kepentingan publik. Negeri ini tak sepatutnya dikorbankan demi imajinasi liar dan nafsu semu seperti layaknya film porno yang hanya memberikan kesenangan fana kepada konsumennya. Demokrasi deliberatif yang memanfaatkan dialog kritis segenap elemen masyarakat menjadi salah satu pertimbangan segenap aktor politik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dialektika di ruang publik.
Kehadiran demokrasi sepatutnya menjadi ajang beradu gagasan dan membongkar segala praktik sandiwara palsu. Kekuasaan perlu dalam memberikan fasilitas bagi para oposisi sebagai penyeimbang. Kekuasaan yang tidak seimbang akhirnya bermuara pada kekuasaan tirani sekaligus menjadi kematian dari demokrasi itu sendiri. Mahasiswa perlu berperan aktif agar tak menjadi salah satu dari hobbit dan hooligans. Jikalau mahasiswa menjadi dua tipe tersebut, sia-sialah peran kalian sebagai agent of change yang diromantisasi itu dan masuk dalam perangkap masturbasi para penguasa.
Penulis: Toby Zoe
Editor: Deo Ramdani Chaerudin
