“Mau dolar berapa ribu kek, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok.”

Sebuah diktum yang barangkali terdengar aduhai di telinga pemilih yang ringkih literasi. Dari podium kekuasaan, manifesto lisan Presiden Prabowo Subianto itu diledakkan dengan vibrasi heroisme ultranasionalis yang pekat. Istana sedang berlagak pamer otot di hadapan gurita kapitalisme global. Namun, bagi nalar yang merdeka dari berhala politik, retorika bergaya Donald Trump ini hanyalah sebentuk dangkalan taklimat defensif yang sesat pikir (logical fallacy) akut yang mengangkangi hukum paling elementer dalam anatomi ekonomi politik.

Menantang gejolak pasar finansial dengan jargon “anti-asing” di tengah rapuhnya fundamental moneter adalah keangkuhan teoretis yang ongkosnya teramat mahal. Jakarta hari ini luput menyadari satu hal bahwasanya kita tidak memiliki hak istimewa geopolitik seperti Washington, yang mampu mengguncang arsitektur finansial global hanya bermodalkan satu baris cuitan di media sosial. Ketika bualan gagah-gagahan ini dipaksa berbenturan dengan realitas data anggaran per Mei 2026 yang kian megap-megap, bumerang ekonomi itu berbalik arah, menghantam tepat di ulu hati kredibilitas negara.

Pasar keuangan bekerja atas dasar kalkulasi risiko yang matang yang lebih dari sekadar pidato spontan asal-asalan. Ekspektasi publik mustahil bisa dijinakkan ketika postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri sedang mengalami defisit hebat hingga Rp240 triliun. Menghadapi volatilitas global yang segan kompromi ini, rezim ini justru nekat meluncurkan ekspansi belanja yang ugal-ugalan demi menyuapi proyek-proyek mercusuar yang populis—mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—di saat keran penerimaan negara sedang mengalami kontraksi parah. Kita sedang menonton sebuah pertunjukan tata kelola keuangan yang luar biasa naif, mirip seorang kepala keluarga yang gemar menarik utang baru demi menggelar pesta kenduri di teras rumah, sementara tiang penyangga atapnya sendiri sudah lapuk dan siap runtuh menimpa penghuninya.

Mogok Percaya

Krisis kepercayaan (crisis of confidence) yang sistemis ini terkonfirmasi secara empiris melalui serangkaian manuver darurat Bank Indonesia. Langkah otoritas moneter yang memangkas batas transaksi valuta asing tanpa dokumen underlying (jaminan) secara drastis—dari semula USD 100.000, melorot ke USD 50.000, hingga kini dikunci rapat di angka USD 25.000. Ironisnya, langkah BI membatasi ruang gerak transaksi justru dibaca pasar sebagai konfirmasi atas ketakutan otoritas itu sendiri. Pasar secara kolektif telah menyatakan mogok percaya terhadap rupiah.

Adalah sebuah kebebalan yang menyinggung logika ekonomi jika menganggap kejatuhan nilai tukar ini tidak akan berdampak pada hajat hidup masyarakat pedesaan. Petani di pelosok daerah memang tidak membutuhkan lembaran uang bergambar Benjamin Franklin untuk sekadar membeli segelas kopi di warung. Namun, seluruh ekosistem produksinya; mulai dari suku cadang alat mesin pertanian, pestisida, hingga pupuk kimia non-subsidi, memiliki kadar ketergantungan impor yang sangat pekat, yang harus ditebus oleh industri domestik menggunakan instrumen dolar.

Dampak Struktural pada Rakyat

Manifestasi dari infeksi moneter ini sebenarnya menawarkan sebuah kausalitas linier yang sangat logis, sekaligus jahanam. Dokumen Roadmap Kemandirian Bahan Baku Obat dari Kementerian Kesehatan secara telanjang mencatat bahwa 90 persen Bahan Baku Aktif Obat (BBAO) kita adalah barang impor. Maka, ketika Rupiah ringsek, matematika industri memaksa biaya produksi kesehatan domestik melonjak hingga 40 persen. Hantaman fisik ini lalu bermutasi ke wilayah moralitas publik lewat jalur inflasi pangan (imported inflation). Konfirmasi empiris dari Laporan Global United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menyajikan korelasinya, setiap lonjakan 10 persen pada harga pangan pokok, angka property crime dan pencurian langsung tereskalasi hingga 12 persen. Sedangkan bagi kelas menengah ke bawah, mereka terjebak pada pinjaman online yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebut total utang pinjaman online masyarakat Indonesia telah menembus Rp103, 03 triliun per Maret 2026 atau melonjak 26,25% secara tahunan.

Titik Nadir Delusi

Pada akhirnya, ambruknya nilai tukar rupiah di pertengahan tahun 2026 ini memberikan satu pelajaran berharga bahwa kedaulatan sebuah bangsa hancur jika hanya dibangun di atas fondasi retorika politik yang superfisial. Selama struktur produksi nasional kita masih rapuh, bersandar pada belas kasihan rantai pasok global, dan dikeruk oleh kapitalis domestik, maka selama itu pula mata uang kita akan tetap menjadi keset di panggung ekonomi dunia. Selamat merenung di bawah bayang-bayang angka pertumbuhan ekonomi yang megah di atas kertas, namun busuk di dalam realitas!

Penulis: Hafizhaturrahmah (Staff Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi UINSA)
Editor: Agiesya