Kontestasi pemilihan kepala Daerah (pilkada) Jawa Timur 2024 kali ini menyajikan persaingan yang tak biasa. Para peserta, yakni pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak, kemudian Tri Rismaharini bersama Zahrul Azhar Asumta, serta Luluk Nur Hamida dan Lukmanul Hakim, ketiganya sama-sama mengusung calon gubernur perempuan. Fenomena ini cukup menyita perhatian publik. Berbagai pandangan atas langkah ketiga pasangan dan masing-masing kubu dalam menetapkan calon gubernur perempuan mewarnai dinamika pilkada kali ini.

Hingga hari ini, diskursus publik berkisar pada pertanyaan, bagaimana memahami kondisi yang terbilang cukup “anomali” ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perpolitikan Indonesia belum memberikan porsi kesempatan yang cukup kepada perempuan dalam berkiprah dan berperan di ranah publik. Problematika ini berakar dari banyak faktor sistemik yang bercokol pada tatanan struktur politik dan sosial masyarakat Indonesia hari ini. 

Namun, dengan adanya fenomena ini, stigma dan persoalan tersebut seolah-olah menjadi terpatahkan. Keberadaan ketiga “Srikandi” calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah fenomena khusus yang memberikan sebuah sinyal bahwa perempuan sudah mampu atau layak terjun ke dalam kompetisi politik. Kondisi tersebut tentu didorong oleh beragam faktor. 

Menurut Febby Risti Widjayanto, dosen dari Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, salah satu sektor utama yang menyebabkan meningkatnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik adalah pendidikan. Dengan terbukanya akses pendidikan tinggi terhadap perempuan, kualitas kaum perempuan pun kian naik sehingga seterusnya terjadi mobilitas kelas sosial kaum perempuan yang diikuti oleh tumbuhnya kesadaran politik mereka. “Konsekuensi dari ini apa? Semakin banyaknya perempuan yang berdaya secara ekonomi berarti mereka (telah) berkembang; mereka sebelumnya berasal dari kelas bawah kemudian meningkat menjadi kelas menengah atau kelas menengah atas. Nah kelas menengah dan menengah atas ini memiliki aspirasi politiknya sendiri; mereka punya pemikiran (politik)-nya sendiri,” tutur Febby. Dosen Departemen Ilmu Politik tersebut juga menyatakan jika pencapaian pendidikan serta pemahaman yang berkembang lebih baik mendorong bergesernya cara pandang serta norma di masyarakat yang sebelumnya cenderung tidak ramah perempuan.

Meskipun dalam kompetisi politik tingkat daerah, terutama Jawa Timur, fenomena ini sudah menunjukkan kemajuan dalam partisipasi dan keterlibatan perempuan, situasi yang terjadi masih belum sepenuhnya mewujudkan cita-cita kesetaraan gender. Menurut dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Puspa Cintanya Djatmiko, cita-cita kesetaraan gender tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Menurutnya, fenomena trio Srikandi dalam Pilkada Jatim hari ini hanyalah tentang elektabilitas saja. “Kalau dari sudut pandang Gender Equality sendiri, apakah ini Gender Equality? Sebenarnya gak juga karena kalau kita ngomong gender equality kan aspeknya banyak ya, Mas, ya. Jalan kita mencapai Gender Equality itu masih panjang banget,” tutur dosen yang akrab disapa Mbak Puspa ini. Meskipun cenderung pesimis dalam melihat fenomena tersebut melalui kacamata gender, pihaknya tetap menganggap fenomena ini sebagai satu langkah menuju kesetaraan gender yang lebih baik dalam gelanggang politik, baik daerah maupun nasional. 

Dalam politik, semua pihak (partai) yang bersaing akan mengutamakan track record serta elektabilitas calon-calon yang akan diusung. Artinya, langkah partai politik dalam pengusungan semua calon dalam pilkada belum tentu didasari oleh kesadaran gender karena selalu terdapat aspek elektabilitas dan kepentingan pragmatik di dalamnya. Risma dan Khofifah sendiri sudah dikenal karena rekam jejak mereka: Risma sebagai mantan walikota dan menteri sosial; Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur sebelumnya. Hal tersebut juga beriringan dengan orientasi para pemilih di Jawa Timur, di mana menurut Puspa, secara kuantitatif, masyarakat Jawa Timur cenderung “Surabaya-sentris” dalam menentukan arah pilihan mereka. 

Namun, kecenderungan pilihan tersebut menandakan jika para pemilih memiliki alasan rasional dalam menentukan pilihan mereka. Menurut Febby, kecenderungan pemilih melihat track record para calon, yakni Luluk, Risma, dan Khofifah, menunjukkan jika para pemilih sudah rasional dan logis dalam memilih. Ia juga mengatakan jika rasionalitas para pemilih akan membawa persaingan yang seimbang dalam Pilkada Jawa Timur nantinya. Ke depannya, pengawasan publik menjadi aspek yang penting, terlebih soal peran para calon dalam sektor pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial, dan penegakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Perjalanan panjang perjuangan kesetaraan hak atas perempuan tidaklah cukup dengan kemenangan dalam pilkada ini, tetapi melalui partisipasi serta peran yang meluas dari dalam maupun luar sistem.

Penulis: Syahirul Gama Afghani, Deo Ramdani Chaerudin

Editor: Kamila