“Aktivis HAM” adalah suatu istilah yang digembor-gemborkan kepada individu ataupun kelompok yang bertindak untuk memajukan atau melindungi hak asasi manusia. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi dan memajukan hak-hak dasar setiap individu, aktivis HAM berjuang untuk mengatasi ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan yang terjadi di masyarakat. Dalam era dimana tantangan HAM dapat berkembang dengan cepat, para aktivis merangkul peran kritis mereka dalam membangun kesadaran, memobilisasi dukungan, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Meskipun mendapat pengakuan luas atas dedikasi mereka terhadap prinsip-prinsip moral dan etika, aktivis HAM juga kadang-kadang menjadi sasaran kritik dan kontroversi. Terkadang juga muncul pertanyaan apakah aktivis HAM benar-benar melakukan tugas sebagaimana yang digaungkan selama ini?
Salah satu contohnya adalah konflik Indonesia-Timor Leste. Pada 15 Juli 2008, kedua negara sepakat untuk menyatakan penyesalan mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Namun, tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan terletak pada individu, namun pada institusi. Di sana, Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk menciptakan area damai yang memungkinkan warga kedua negara dengan mudah berkomunikasi satu sama lain mengenai proses dan prosedur. Meskipun kedua negara telah sepakat, beberapa lembaga mengatasnamakan HAM, SETARA, IMPARSIAL, dan ELSAM tetap menuntut agar mengadili pihak secara personal ke Mahkamah Internasional.
Keributan sempat terjadi di Mahkamah Internasional, khususnya pengadilan arbitrase internasional–tapi bukan soal pengadilan hak asasi manusia, melainkan perselisihan antara Timor Leste dan Australia mengenai sengketa perbatasan laut. Ketika Timor Leste Merdeka, Australia dengan mudahnya menyerap kekayaan Timor Leste sebesar US$.40 miliar per tahun dari laut Timor Leste. Dari kalkulasi tersebut, banyak LSM Indonesia yang menerima bantuan keuangan melalui model kemitraan AUSAID. Hebatnya, pada tahun 2012-2013, menurut laporan ekonomi Asia Timur AUSAID, pembiayaan untuk Indonesia mencapai 44% dengan nilai US$.484,7 juta. Namun, dalam beberapa kasus, bantuan keuangan ini tidak selalu memberikan solusi yang diharapkan. Bantuan tersebut justru dapat menimbulkan ketergantungan yang menghambat negara penerima untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa bantuan ini dapat digunakan oleh negara-negara donor sebagai alat politik untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara penerima.
Apakah benar jika aktivis HAM benar-benar membela HAM?
Jawabannya “iya” dan “tidak”. Jika dalam kondisi tertentu tidak ditemukan solusi hukum yang semestinya atau jika peraturan-peraturan hukum tidak bisa memberikan kejelasan yang memadai, maka langkah terakhir yang yang digunakan adalah HAM. Hal tersebut sejalan dengan dalih HAM untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Kompleksitas dan subjektivitas dalam penilaian terkait dengan HAM muncul ketika seseorang menilai bahwa orang lain melanggar HAM, belum tentu individu tersebut tidak terlibat dalam pelanggaran HAM orang lain. Sebuah pandangan kritis terhadap tindakan orang lain bisa saja terhenti pada sudut pandang pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi serupa yang mungkin timbul dari perilaku atau keputusan sendiri.
Selain itu, penting untuk diingat bahwa penerapan HAM seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik suatu negara. Misalnya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM di satu negara mungkin tidak dianggap demikian di negara lain karena perbedaan dalam norma dan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, pendekatan universal terhadap HAM harus disesuaikan dengan konteks lokal untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar diterapkan secara efektif. Selain itu, ada juga tantangan dalam menegakkan HAM di tingkat internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar. Dalam situasi seperti ini, tekanan internasional dan diplomasi sering kali menjadi alat yang digunakan untuk mendorong perubahan, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama dalam mempromosikan dan melindungi HAM, sambil menghormati kedaulatan dan keunikan setiap negara.
Mengungkap isu-isu HAM secara aktif dapat menjadi upaya mulia. Namun, sangat penting untuk menyadari sepenuhnya siapa yang saat ini memegang posisi di dewan HAM. Seringkali ketidaktahuan mengenai komposisi dan latar belakang individu atau kelompok yang memainkan peranan penting dalam lembaga hak asasi manusia dapat melemahkan tujuan sebenarnya dari lembaga tersebut. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk memahami keanggotaan dan dinamika internal dewan HAM dan bagaimana pemilihan internal dan politik dapat mempengaruhi efektivitasnya. Jika kita mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga tersebut, kita dapat mempertanyakan atau mendukung kegiatan perlindungan dan pemajuan hak asasi secara lebih bermakna dan kritis. Kesadaran ini dapat memperkuat upaya kita untuk menciptakan sistem HAM yang lebih terbuka dan efektif.
Penulis : Nazila Rahmaniah
Editor : Deo Ramdani Chaerudin
