(Surabaya, 16 Juni 2025) – Di tengah semangat perubahan dalam kabinet Simfoni Karya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga, Kementerian Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (KGIS) lahir sebagai wajah baru yang membawa semangat kesetaraan dan keberagaman. Namun, di tengah antusiasme terhadap inovasi kementerian anyar ini, muncul ruang pertanyaan akan kejelasan domain kerja serta prioritas program yang dijalankan.
Sesuai dengan namanya, Kementerian KGIS sendiri mengusung konsep kesetaraan gender. Berfokus menyuarakan dan mengedukasi isu serupa di lingkungan kampus, KGIS menawarkan beberapa program kerja unggulan seperti “Puan Rekah Kelana” dan “Jika Puan Tak Ada”. Selain itu, kementerian ini juga mengabdikan dirinya untuk menyuarakan isu sosial seperti kesehatan mental dan diskriminasi.
Namun, keberadaan kementerian ini juga beberapa kali disoroti terkait beberapa program kerja yang disebut-sebut memiliki kemiripan—bahkan tumpang tindih—dengan Kementerian Kajian Aksi dan Isu Strategis (Kastrat), mengingat keduanya menyoroti isu hak asasi manusia. Meskipun begitu, hal ini mendapat penjelasan dari Menteri KGIS, Yustika Fazar Perdana Asaid, dalam wawancara bersama tim kami pada tanggal 29 Mei 2025. “Kalau sesuai tupoksi itu menurut saya tidak ada, ya. Karena kalau Kastrat sendiri memang mereka itu berfokus pada penyuaraan hak-hak manusia, lebih ke hak asasi manusia, gitu. Kalau di KGIS ini sendiri itu memang berfokus pada gender. Mungkin kalau pada tupoksi itu tidak, cuma mungkin dalam aksi, ya, dalam pergerakannya itu kita memang sering berkolaborasi dengan Kastrat karena salah satu purpose dari KGIS itu sendiri adalah penyuaraan hak dari kesetaraan gender.” jelas Yustika.
Selain itu, kementerian ini menggabungkan dua fokus dalam namanya. Membahas inklusi sosial yang secara spesifik berfokus pada isu kesehatan mental dan diskriminasi, KGIS berupaya mampu memberikan edukasi pada mahasiswa FIB terkait isu-isu tersebut. Akan tetapi, meskipun memiliki empat rencana program kerja, beberapa program kerja masih dirasa terlalu berfokus pada isu kesetaraan gender.
Dalam wawancara bersama salah satu staf KGIS, Alya Arifah Zahrah, pada tanggal 30 Mei 2025, terkesan bahwa hanya terdapat satu proker yang berfokus pada inklusi sosial (kesehatan mental dan diskriminasi). “Yang wawancara itu, yang Series Bersuara, nah, di sana mungkin nanti kami akan mengundang beberapa tamu yang mencakup inklusi sosial dan diskriminasi.” tutur Alya. Artinya, dari empat program kerja utama KGIS, hanya satu yang secara eksplisit menyasar isu inklusi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa inklusi sosial masih mencari bentuk dan porsi yang lebih nyata dalam perencanaan dan pelaksanan kegiatan KGIS. Makin jelas bahwa tantangan utama Kementerian KGIS ialah menyatukan fokus kinerja pada dua haluan besar yakni kesetaraan gender dan inklusi sosial.
Kini, KGIS berada di persimpangan penting dalam perjalanan awalnya. Kelangsungan dan efektivitas kementrian ini akan sangat ditentukan oleh ketegasan arah, konsistensi implementasi, dan refleksi internal terhadap cakupan kerjanya. Langkah selanjutnya akan membuktikan: apakah KGIS akan menjadi pelopor perubahan yang kuat, atau justru terjebak dalam kerancuan struktur dan prioritas?
Sebagai sebuah kementerian baru, KGIS hadir sebagai semangat baru untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di lingkungan fakultas. Dengan beberapa program kerja menarik, KGIS memberi harapan bahwa kita mampu menciptakan iklim kampus yang lebih inklusif dan setara.
Reporter: Syifa, Luvian, Pingkan
Editor: Najmi
