Pada Jumat (21/02) aliansi Arek Gerak (Gerakan Rakyat) dan Aliansi Masyarakat Surabaya & Jawa Timur melakukan aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur, Kota Surabaya. Massa aksi tak sekadar membawa keresahan, tetapi juga membawa tuntutan yang sebelumnya sudah melalui proses kajian akademis. Tuntutan pertama yaitu sahkan undang-undang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan PRT; tuntutan kedua yaitu tolak undang-undang anti rakyat seperti Revisi UU TNI & PORLI dan Revisi UU Minerba & Kejaksaan.
Aksi massa kali ini tidak seperti biasanya. kali ini hampir semua massa mengenakan pakaian hitam, sebagai realisasi cita-cita gerakan yang inklusif.
“karena kita ingin melebur menjadi satu, menjadi satu kesatuan. Jadi hitam semua.” Ujar Thantowy Samsudin selaku Koordinator Lapangan aksi kali ini
Konsentrasi massa sudah dimulai sejak pukul 10.30 di depan gerbang kantor DPRD yang berhias blokade kawat berduri. Massa melakukan orasi dengan mengangkat poster berisi kritik bernada satir. Selain berorasi, penampilan seni pun turut digelar seperti pembacaan puisi dan teatrikal.
Menurut Thantowy Samsudin, teatrikal sederhana yang dipentaskan mengandung pesan-pesan kritis mewakili unsur-unsur yang dirugikan oleh kebijakan negara.
“Masyarakat rakyat itu menderita, tapi justru pemerintah mengorbankan rakyat untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Rakyat dapet MBG tapi sekeluarga tidak bisa mengakses pendidikan yang layak.” Tegas Thantowy. Ia pun melanjutkan, “Cara berpikir short term harus dihapus, harus dibatalkan. Berpikirlah jangka panjang kebijakan yabf berorientasi pada kesejahteraan rakyat.”
Eskalasi massa aksi lebih besar terjadi pasca jeda Solat Jumat. Pada pukul 13.08 massa berjumlah kurang lebih 150 orang yang baru tiba dilokasi datang dari arah timur, bergabung dengan massa aksi sebelumnya. Kedua massa kemudian bersatu, melebur, mengorganisasi diri membentuk barisan. Orasi kembali dilakukan secara bergantian dan sukarela oleh para peserta aksi, diiringi dengan lagu kritik karya Sukatani yang berjudul “bayar bayar bayar” yang baru-baru ini naik daun karena di ditengarai.
Setelah mendesak otoritas DPRD untuk bertemu dengan massa. Namun, berakhir dengan kekecewaan karena yang hadir hanyalah perwakilan, bukan ketua DPRD. Anggota DPRD perwakilan tersebut memberikan statement khas retorika politisi yang lantas mendapat olok-olokan masa. Massa menjadi tidak kondusif, penyampaian aspirasi jauh dari kata terpenuhi.
Reporter: Afghan, Hafidz, Nazila
Editor: Deo
File
Edit
Tampilan
Alat
Bantuan
