Thursday, 5 November 2026
Berita / Luar kampus

De(ad)mokrasi: Mahasiswa Kecewa Ketua DPRD Jatim Cuma Absen Wajah

Oleh : : - Waktu Baca 3 menit
Sumber: dokumen pribadi - Sam

Gumpalan halus kelabu menyelubungi suasana di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur – Seruan Aksi De(ad)mokrasi yang digelar pada Rabu, 11 Februari 2026. Aksi yang diserukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur itu menyajikan lima tuntutan melalui wakil rakyat kepada pemerintah pusat, diantaranya seperti deforestasi hutan, kebebasan tahanan politik, pencopotan hak BPJS, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, hingga nasib guru honorer.

Kiranya sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Jatim, diantaranya dari Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Lamongan, Universitas Hang Tuah, Universitas Telkom, STAIL, PPNS, PENS, UTM, serta beberapa Perguruan Tinggi lainnya.

“Kami pengen bapak Musyafak ini duduk bareng kita tanpa adanya sekat di antara mahasiswa, masyarakat, dan perwakilan daerah. Diskusi terbuka di mana kita bisa menyampaikan keresahan kita, supaya mereka juga mendengar aspirasi dari masyarakat, tapi dari bapak DPRD itu nggak mau sama sekali,” ujar salah seorang koordinator lapangan, Muhammad Satria.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak, sempat menemui massa pada jam 14.54. Belum ada 15 menit berdiri di balik kawat berduri, beliau mundur dengan pengawalan tanpa mengutarakan sepatah kata pun yang mampu meredam amarah demonstran.

“Dia terus bertanya, ‘Kenapa harus di sana?’, loh itu tugasnya bapak. Kenapa bapak selalu di dalam dan tidak mau keluar? Kita tidak mau anarkis, kita ini mahasiswa, kita cuma mau diskusi terbuka antara masyarakat dan perwakilannya,” ujar Satria ketika diwawancarai.

Dalam pernyataan sikap yang diserukan oleh Presiden BEM SI Jatim, tercantum bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. BEM SI Jatim membawa isu turunan di balik isu-isu utama yang meliputi pengawalan tuntutan 17+8, penolakan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, penolakan pengangkatan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas bunuh dirinya salah seorang siswa SD di NTT, pemfokusan isu pendidikan dan kesejahteraan daripada Makan Bergizi Gratis (MBG), penuntutan transparansi komunikasi publik oleh pemerintah, penuntutan reformasi pemerintah agar sesuai dengan demokrasi, hingga penuntutan keluarkan Indonesia dari Board of Peace.

Setelah orasi, hujan gerimis, aksi bakar ban, dan meruntuhkan pagar kawat berduri, aksi ini mencapai klimaksnya pada pukul 15.42 dengan gestur pelemparan berbagai proyektil ke arah gedung DPRD Jatim beserta aparat yang hadir. Proyektil-proyektil yang dilontarkan berupa botol plastik air mineral, plastik pembungkus makanan, hingga tongkat kayu yang tadinya digunakan untuk mendobrak pagar kawat berduri

Reporter: Asa, Dinda, Sam
Editor: Sam

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *