Proses pembentukan Kabinet Simfoni Karya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) periode 2025 yang berbelit serta memakan waktu lama telah mengundang berbagai pertanyaan. Berjalannya masa pendaftaran Badan Pengurus Harian (BPH) yang molor dan pengumuman hasil seleksi, ternyata menunjukkan bahwa beberapa kementerian belum memiliki wakil menteri sehingga membuat publik terheran-heran, apa yang sebenarnya terjadi pada BEM FIB?
Dalam prosesnya, rekrutmen pengurus inti yang meliputi posisi sekretaris, bendahara, menteri, dan wakil menteri mengalami kemacetan. Menurut Ketua BEM, Aisyah Nurillah, atau yang juga kerap disapa Ica, menyatakan bahwa minat berorganisasi mahasiswa FIB menjadi salah satu faktor terhambatnya proses pembentukan kabinet Simfoni Karya. Dari total 10 kementerian, masih ada 4 kementerian yang belum memiliki wakil menteri. Kementerian-kementerian tersebut yakni Kastrat (Kajian Aksi dan Isu Strategis), Adkesma (Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa), Seniora (Seni dan Olahraga), dan Ekraf (Ekonomi Kreatif). Menurut Wina Septia Ningrum selaku Menteri Adkesma, ia sendiri merasa cukup terkejut atas posisinya yang tanpa wakil menteri. “Aku pun awalnya tidak tahu bahwa aku belum punya wamen, aku tahunya waktu setelah pengumuman resmi,” tutur Wina. Tidak jauh berbeda dari kondisi Wina, Menteri Ekraf, Zaura Jiavana juga mengalami kesulitan dalam mencari wakil menteri untuk kementeriannya. Harapan Zaura untuk segera mendapatkan wakil menteri sempat ada saat ia menghubungi seorang mahasiswa yang diyakini ingin mendaftar posisi Ekraf. Akan tetapi, pada akhirnya mahasiswa tersebut tidak jadi mendaftar. Zaura lantas mendiskusikan hal tersebut kepada Ica untuk mencari solusi.
Faktor-Faktor Keterlambatan: Reputasi dan Performa Periode Sebelumnya dan Berbagai Alasan Lainnya
Pada masa pendaftaran awal yang dimulai tanggal 26 Januari, Ica bersama wakilnya, Nada, telah berusaha menghubungi beberapa nama yang direkomendasikan oleh menteri dan wakil menteri dari periode sebelumnya. Namun, sebagian besar dari nama-nama tersebut enggan melanjutkan kerja keorganisasian di BEM karena berbagai alasan, seperti sudah tidak berminat lagi berorganisasi, ingin lebih fokus pada perkuliahan, dan adanya kesibukan lain di luar kampus. Faktor tersebut menyebabkan jumlah pendaftar belum memenuhi target sehingga pendaftaran diperpanjang hingga 10 Februari. Menurut Nada, proses rekrutmen menteri dan wakil menteri yang sepi pendaftar hingga akhirnya molor, juga disebabkan oleh faktor internal. Menurut Nada, selain karena minat berorganisasi mahasiswa, kepercayaan bahwa posisi menteri/wakil menteri adalah posisi yang krusial dan susah juga turut memengaruhi. “Kebanyakan dari mereka takut akan ekspektasi dari aku dan juga Ica bilamana mereka terpilih menjadi menteri atau wakil menteri,” ujar Nada.
Menurut penuturan Ica dan beberapa jajaran menteri dan wakil menteri, dinamika kepengurusan BEM periode sebelumnya juga menjadi faktor menurunnya minat anggota terdahulu untuk melanjutkan karirnya di periode baru. Salah satu hal yang menjadi alasannya ialah performa beberapa kementerian yang dinilai tidak memuaskan menurut beberapa anggota BEM periode sebelumnya. Selain itu, dinamika organisasi di BEM yang melelahkan dan monoton bagi sebagian anggota lama juga turut memberikan signifikansi terhadap pembentukan kabinet periode ini. Damar, selaku Wakil Menteri Kementerian Akpres (Akademik dan Prestasi) yang juga tergabung di periode sebelumnya sebagai anggota kementerian tersebut, memberikan testimoninya terkait penurunan kualitas kementerianya dari periode ke periode. Menurut Damar, kinerja Kementerian Akpres saat periode Kabinet Brahmasta mengalami penurunan performa sehingga menyebabkan fungsi serta progres kementerian menjadi begitu melelahkan bagi anggotanya. Hal tersebut berimbas pada keengganan anggota sebelumnya untuk melanjutkan kiprah mereka di Kementerian Akpres.
“Bahkan dari total 10 staf dari Akpres sendiri itu gak ada yang lanjut dan dari staf muda itu juga gak ada etiket-etiket keinginan ataupun kemauan untuk gabung lagi di Akpres…kita mungkin dari staf sendiri banyak yang merasa kayak, ‘yaudah lah pasti gitu-gitu aja; prokeran, tanggung jawab, prokeran lagi, tanggung jawab lagi,’ abis Proker-an [Proker: Program Kerja] gak dapat apa-apa,” ucap Damar.
Menteri Kastrat (Kajian Aksi dan Strategis) Hafidz juga mengakui jika performa kementerian Kastrat periode sebelumnya tutut berdampak dalam kosongnya posisi Wakil Menteri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab dari fenomena tersebut, salah satunya konflik kepentingan di tubuh internal kementerian Kastrat. “Semua staff kerja sama dengan baik, tapi masalah komunikasi antar Menteri dan wakil Menteri. Jadi mereka itu kayak menyampaikan informasi sesuatu itu beda antar satu sama lain,” lanjut Hafidz, “antar satu sama lain saling unjuk eksistensi, dan itu ngaruh ke penerapan proker-proker.”
Sorotan dari Dekanat dan Langkah-Langkah ke Depan
Perkara susahnya mengisi kekosongan jabatan ini juga disoroti oleh pihak dekanat dan mahasiswa FIB secara umum. Nada sendiri mengakui keterlambatan terbentuknya kabinet bisa memengaruhi BSO dan komunitas di FIB dalam hal pencairan dana. Bersama Ica, ia telah menyampaikan permasalahan ini kepada pihak dekanat. Beberapa usulan keuntungan lebih bagi yang bersedia mendaftar seperti adanya penambahan jumlah SKP, konversi SKS, hingga beasiswa masih dipertimbangkan pihak dekanat, terkhusus oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan Listiyono santoso. “Namun Pak Lis belum bisa menjanjikan. Belum ada informasi pasti atasnya,” tegas Nada.
Sementara itu, menteri-menteri yang belum memiliki wakil menteri diberi hak prerogatif menunjuk seseorang menjadi wakil menteri atau mengambil dari calon staf yang mendaftar. Jalur pendaftaran terbuka bagi staf BPH dan kementerian akan menjadi sarana pencarian wakil menteri bagi kementerian-kementerian yang belum memilikinya
Reporter : Luvian, Afghan, Deo
Editor : Orchy
