Pada Februari 2025, Indonesia mengalami profit besar dalam ekspor impor komoditas nonmigas, tetapi kesejahteraan petani masih terbilang jauh dari kata ideal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor komoditas non-migas Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar US$21,45 miliar. Lalu pada Februari 2025, meningkat menjadi US$21,98 miliar. Begitu juga impor, naik menjadi US$18,86 miliar dan menghasilkan surplus sebesar US$3,12 miliar. Pertumbuhan ekonomi dalam skala makro ini ternyata tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani, mereka masih sulit dalam mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras di lahan sawah.

Kesejahteraan petani dapat dilihat secara konkret melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Februari 2025, NTP di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 2,08 persen dari bulan sebelumnya, yakni dari angka 113,26 menjadi 110,90. Penurunan kesejahteraan petani dan NTP mungkin diakibatkan oleh kenaikan harga bahan bakar seperti; gas LPG, dan upah tenaga kerja panen sebesar yang mempertegas tekanan biaya yang mereka alami. Sementara di tingkat nasional, neraca perdagangan justru mengalami surplus dengan pendapatan yang menurun dan biaya hidup yang meningkat. Tidak sedikit petani yang justru berjuang untuk bertahan hidup dari panen ke panen berikutnya. Penurunan ini menandakan bahwa pendapatan petani dari hasil produksi tidak sebanding dengan pengeluaran mereka untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi lainnya. Padahal Indonesia merupakan negara dengan sumber agraria yang sangat besar. Lahan terhampar luas dari Sabang hingga Merauke, dengan luas panen padi yang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 15,84 juta hektare. Bahkan, terdapat lahan cadangan untuk pertanian sebesar 34 juta hektare, yang secara teoritis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas dan kapasitas produksi dalam negeri yang besar pada sektor komoditas nonmigas yang tentu memberikan keuntungan besar bagi para produsen. Fakta di lapangan ini menimbulkan tanda tanya besar, di saat Indonesia surplus dalam ekspor komoditas nonmigas, mengapa kesejahteraan petani masih rendah?

Salah satu dalang utama dari permasalahan ini terletak pada rantai distribusi hasil pertanian yang rumit dan panjang. Dalam praktiknya, hasil panen dari petani tidak langsung sampai kepada konsumen, melainkan melalui lima hingga enam perantara. Petani menjual kepada penebas, kemudian kepada pedagang pengumpul, dilanjutkan ke koperasi unit desa (KUD) atau mitra kerja, lalu ke penggilingan padi atau pedagang besar lintas wilayah, hingga akhirnya ke pasar induk dan pengecer. Pada akhirnya, petani hanya menerima keuntungan yang sangat rendah dan kecil, sedangkan harga di pasaran jauh lebih tinggi. Tengkulak dalam hal ini berperan cukup besar pada proses distribusi. Mereka biasanya menjadi pihak pertama yang membeli hasil panen langsung dari petani. Sering kali sebelum panen dilakukan dengan sistem pinjaman modal yang disertai bunga tinggi. Hal tersebut mencekik petani dengan untung kecil.

Lantas Mengapa Para Petani Lebih Memilih Menjalin Kerja Sama dengan Tengkulak?

Mayoritas para petani tidak memiliki kendaraan untuk mengantarkan hasil panen dan menjualnya langsung kepada konsumen di pasar, terlebih banyak di antara mereka yang dimodali oleh para tengkulak. Hal tersebut terjadi karena petani memiliki akses terbatas terhadap modal dan pinjaman. Bank dan lembaga keuangan cenderung enggan memberikan pinjaman kepada para petani karena melihat risiko tinggi, mengingat dengan ketidakpastian hasil panen yang dipengaruhi oleh cuaca dan lingkungan. Berbeda dengan sektor manufaktur, hasil pertanian tidak bisa diprediksi secara matematis karena terlalu banyak variable alam yang memengaruhinya. Meskipun telah ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagai solusi dari pemerintah, tetapi tetap saja petani susah mendapat pinjaman karena keketatan administrasi dalam KUR, seperti batas akumulasi pinjaman dan tingginya NPL di unit kerja. Pengajuan juga bisa ditolak jika plafon naik lebih dari 30% atau masih ada KUR lama yang belum lunas. Pasangan dengan pinjaman nonkonsumtif dan debitur yang pernah menerima kredit modal kerja/investasi juga tidak memenuhi syarat. Hal ini membuat akses petani ke pembiayaan semakin terbatas.

Maka dalam posisi seperti ini, hadirnya tengkulak yang berani memberi pinjaman dan modal kepada petani merupakan oase segar bagi petani di tengah gersangnya akses modal dan pinjaman. Buruknya, tengkulak ini sering menjalin relasi secara eksploitatif dengan petani. Bagaimana tidak, tengkulak-tengkulak ini kadang juga memberi pinjaman kepada petani dengan bunga yang sangat tinggi, memperkecil keuntungan para petani.

Jalan Keluar dari Jerat Tengkulak

 Keberadaan tengkulak dalam rantai pertanian Indonesia adalah konsekuensi langsung dari absennya dan ketidaktepatan sasaran dukungan struktural terhadap petani, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun kelembagaan pasar yang mendukung distribusi langsung antara petani dan konsumen. Secara garis besar, permasalahan ini terpusat pada para petani yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan modal dan menjual hasil panen kepada konsumen. Mereka terlalu bergantung pada satu mitra. Solusi paling tepat menurut saya adalah bagaimana caranya agar para petani bisa memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan memiliki kemandirian sendiri terhadap pasar. Perlu adanya program pemberdayaan petani dalam sektor marketing guna membuat  mereka memiliki kendali penuh atas harga di pasaran. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang memengaruhi mobilitas antara desa dan kota. Hal ini guna mengurangi beban ongkos yang akan terakomodasi dalam harga komoditas. Terakhir, harus ada program yang berani memberikan modal atau pinjaman kepada para petani dengan kemudahan administrasi guna memperlancar siklus tanam-panen.

Penulis: Aldani

Editor: Disty